MIGAS

Pertemuan dengar pendapat antara pemerintah Kab. TTS, Sinode GMIT, Para Pendeta Se-Wilayah Selatan dan Masyarakat Desa Ofu di Gereja Ebenhiezer Ofu.

Untuk mendengar aspirasi masyarakat yang berkembang mengenai kegiatan Survey Seismik yang dilakukan oleh PT. Eni West Timor didaerah Kecamatan Kolbano, Kualin dan Amanuban Tengah maka pada tanggal 21 September 2010 dilaksanakan peremuan dengar pendapat antara masyarakat desa Ofu, Pene Selatan dan Nununamat dengan Pemkab TTS dan Para Pendeta KPWK yang dihadiri oleh Bupati TTS, Pihak Dinas Pertambangan dan Bappeda TTS. Hadir pada kesempatan itu beberapa LSM yakni Kontras, PIKUL, Walhi, dan OAT. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Majelis Sinode GMIT yang dihadiri langsung oleh Ketua Majelis Sinode GMIT, Pdt. DR. Eben Nuban Timo. Hadir pada kesempatan itu pihak PT. Eni West Timor, BP Migas dan DPRD kabupaten Timor Tengah Selatan.
Acara tersebut dimoderatori oleh Harris Oematan, ST yang mengatakan bahwa GMIT menginisiasi pertemuan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan kesepahaman bersama mengenai proses yang sementara terjadi. Para masyarakat yang juga adalah jemaat GMIT didaerah itu juga perlu mengungkapkan uneg-uneg mereka yang dirasakan saat ini.
Ketua Sinode GMIT yang mendapat kesempatan berbicara mengklarifikasi isu bahwa ada selentingan mengenai pihak GMIT yang masih terus bersuara menentang usaha pertambangan karena belum mendapat “amplop”. Kalau sudah mendapat “amplop” pastilah GMIT akan diam. “Hal tersebut tidak benar” tandasnya.
Pada kesempatan itu beberapa orang masyarakat dari Ofu, Pene Selatan dan Nununamat yang mendapat kesempatan berbicara mengatakan bahwa mereka tidak pernah diberitahukan oleh pihak perusahaan bahwa akan ada aktifitas diwilayah desa mereka. Sehingga mereka terkejut karena secara tiba-tiba ada aktifitas pemasangan kabel dan pengeboran di lahan bahkan samping rumah mereka. Ada juga tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan dan staf perusahaan terhadap masyarakat karena dinilai tidak mau bekerjasama. Merka juga mengatakan bahwa jika ada oknum aparat dan staf perusahaan yang datang selalu mengatakan “Ini Presiden yang utus, jadi kamu tidak usah banyak omong. Kalau tidak kamu akan ditangkap oleh aparat keamanan”.
Selain itu, menurut mereka, ada jaringan kabel yang melewati kuburan, tempat-tempat bersejarah dan mata air. Masyarakat pernah meminta kepada pihak PT. Untuk memindahkan kabel tersebut namun tidak pernah diindahkan oleh pihak perusahaan.
Bupati TTS pada kesempatan itu mengatakan permohonan maaf dari pemerintah karena hal tersebut membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Hal itu dikarenakan oleh keterlambatan proses sosialisasi. Selain itu juga upati mengatakan bahwa sesuai Undang-Undang, setiap kegiatan yang menggunakan alat peledak harus diawasi oleh aparat keamanan.
Pihak BP Migas yang diberikan kesempatan oleh Bupati dalam pertemuan itu mengatakan bahwa aktifitas saat ini adalah survey seismik. Apabila survey in mendapatkan hasil barulah diadakan pengeboran taruhan. Mereka juga mengatakan bahwa PT. Eni West Timor sudah menandatangani kontrak dengan BP. Migas. Selain itujuga telah dilaksanakan studi UKL dan UPL ditingkat kabupaten.
Sementara itu PT. Eni West Timor yang diwakili oleh Paul Wijaya, Manager Keselamatan Kerja pada perusahaan itu meminta maaf kepad pemerintah dan masyarakat karena hal tersebut sudah terjadi. Ia berjanji untuk segera menindak lanjuti upaya pemindahan kabel dari lokasi kuburan, tempat-tempat bersejarah dan sumber mata air karena lintasan seismik sifatnya tidak kaku.
Pertemuan yang berlangsung dari pukul 13.00 sampai 20.00 Wita ini menghasilkan beberapa kesimpulan yakni:
Aktifitas survey dihentikan sampai adanya pelaksanaan sosialisasi ulang
Akan diadakan pemindahan patok pengeboran yang dekat dengan sumber mata air, kuburan dan tempat-tempat ritus
Akan ada pertemuan lanjutan dengan masyarakat jika dibutuhkan
Pihak perusahaa harus memperhatikan aspek lingkungan hidup.
Dengan demikian dapat dipastikan bahwa aktifitas survey akan terus dilaksanakan walaupun saat ditanyai oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD TTS mengenai apakah masyarakat menerima atau menolak aktifitas tersebut? Masyarakat dengan serentak menjawab: TOLAK.